Senin, Januari 15, 2018

5 Alasan Fredrich Yunadi Layak Dipenjara

5-Alasan-Fredrich-Yunadi-Layak-Dipenjara

Nama Fredrich Yunadi mendadak populer setelah menjadi kuasa hukum Ketua DPR (saat itu) Setya Novanto yang tersangkut kasus korupsi e-KTP. Dalam membela kliennya, Fredrich sering memicu kontroversi dengan ucapan dan tindakannya.

KPK menangkap Fredrich Yunadi setelah sebelumnya mangkir dari pemangggilan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus obstruction of justice atau merintangi upaya penegakkan hukum dan dijerat dengan pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Pasal 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Fredrich, bersama dr Bimanesh Sutarjo, dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau pasca mobil yang dikendarainya “menabrak” tiang listrik, disangka merekayasa data rekam medis Novanto.

Seperti diketahui setelah mengalami “kecelakaan” tunggal pada tanggal Kamis 16 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Setya Novanto yang saat itu sudah ditetapkan sebagai buron, kemudian dirawat di RS Medika. Dalam keterangannya, Bimanesh menyebut tersangka (kini terdakwa) korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut menderita cedera di kepala bagian pelipis sebelah kiri, lecet di leher dan tangan sebelah kanan serta mengalami compos mentis sehingga harus menjalani rawat inap. Fredrich ikut mendramatisir dengan mengatakan kepala mantan Ketua Umum Partai Golkar itu benjol segede bakpao.

Belakangan diketahui, hal itu hanya sandiwara. Menurut Wakil Ketua KPK Basarian Panjaitan, Fredrich dan Bimanesh diduga memanipulasi data rekam medis Novanto. Bahkan pihak Novanto disebut sudah membooking kamar rawat inap sebelum kecelakaan terjadi.

Kini KPK telah menahan Fredrich Yunadi. Diberitakan detik (13/1/18), Fredrich ditahan di rutan yang sama dengan Setya Novanto. Dari rangkaian peristiwa sebelumnya, Fredrich memang layak dibui. Berikut 5 alasannya:

  • Pertama, Fredrich telah mencederai profesi dan melanggar kode etik pengacara karena bertindak melebihi kepatutan. Tugas utama pengacara adalah memastikan kliennya taat hukum dan mendapatkan hak-haknya selama menjalani proses hukum, bukan semata untuk memenangkan perkaranya. Namun yang dilakukan Fredrich justru “memberikan jalan” kepada kliennya untuk menghindar dari proses hukum.

  • Kedua, Fredrich diduga mengetahui dan terlibat dalam beberapa manuver yang dilakukan Setya Novanto untuk mempersulit proses hukum. Fredrich pernah mengakui dirinya memberikan masukan terkait surat dari Sekjen DPR yang mendesak agar KPK tidak memeriksa Setya Novanto sebelum ada izin Presiden.

  • Ketiga, Fredrich sering melontarkan ancaman hendak memperkarakan KPK baik kepada kepolisian dan juga Pengadilan HAM Internasional. Bahkan Fredrich sudah melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Ambarita Damanik ke Bareskrim Polri karena menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka. Fredrich tidak menghormati KPK sebagai lembaga penegak hukum dan menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan kewenangnya yang dilindungi undang-undang.

  • Keempat, Fredrich kerap mendramatisir kondisi kliennya dengan tujuan membangun opini negatif terhadap KPK. Saat KPK menahan Setya Novanto, Fredrich menyebut KPK melanggar HAM karena menahan orang sakit. Padahal kemudian terbukti, Setya Novanto tidak mengalami sakit apa pun.

  • Kelima, tindak-tanduk Fredrich selama menjadi pengacara Setya Novanto bisa menjadi preseden bagi para pengacara lain. Jika tidak diberi sanksi, bukan mustahil ke depan para pengacara akan bertindak untuk merintangi hukum, bukan menjadi bagian dari proses penegakan hukum itu sendiri.

Sabtu, Januari 13, 2018

Impor Beras dan Politik Pencitraan Jokowi

Impor Beras dan Politik Pencitraan Jokowi - Saat kampanye Pilpres 2014 Joko Widodo berjanji, jika dirinya terpilih menjadi Presiden akan menghentikan impor beras- dan impor hasil pertanian lainnya, demi memuliakan petani. Tetapi kini, faktanya setiap tahun pemerintahan Jokowi – JK tetap mengimpor beras- juga hasil pertanian lainnya termasuk bawang merah dan garam, dengan dalih macam-macam. Apakah Tuan Presiden lupa pada janji atau memang tidak ingin memuliakan petani?

Impor Beras dan Politik Pencitraan Jokowi

Saat kampanye Jokowi sangat senang menggunakan jargon stop impor beras menuju kemandirian pangan dan kemuliaan petani. “Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan,” ujar Jokowi seperti dikutip kompas.com (2/7/14).

Tetapi nyatanya setelah terpilih menjadi Presiden, Jokowi terus mengeluarkan kebijakan impor beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras tahun 2015 sebesar 861 ribu ton, tahun 2016 melojak menjadi 1,2 juta ton dan 2017 impor 256,5 ribu ton. Data 2017 memang simpang-siur. Hal ini karena para pejabat terkait selalu mengatakan tidak ada impor. Bahkan Presiden Jokowi sering membanggakan keberhasilan sektor pertanian karena Indonesia sudah bisa mengimpor beras ke Malaysia.

Kini memasuki tahun 2018, dikutip dari detik.com (12/1/18), pemerintah sudah membuka kran impor beras sebesar 500 ribu ton dari Filipina dan Thailand. Tingginya harga jual eceran beras di tingkat petani menjadi alasannya. Bahkan menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat ini banyak masyarakat yang makan nasi aking- sisa nasi yang dikeringkan lalu dimasak ulang. Mendag pun memastikan beras yang diimpor tidak ditanam di Indonesia sehingga tidak akan memiskinkan petani. Benarkah?

Bagi masyarakat menengah ke bawah, yang tidak sanggup membeli beras premium, maka harga beras menjadi patokan, dalam arti mereka akan membeli beras yang murah dengan kualitas bagus, apapun jenisnya – ditanam di Indonesia atau tidak. Kedua, impor beras dilakukan justru mendekati masa panen raya petani yang menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sudah dimulai di akhir Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Februari. Artinya, jika saat ini impor diproses, maka beras akan tiba di awal Februari juga alias bersamaan dengan panen raya petani. Apa artinya? Harga gabah akan langsung anjlok sesuai hukum pasar karena supply lebih besar dari permintaan!

Ketiga, kita mencurigai ada motif di balik impor beras ini. Jika impor beras bersamaan dengan panen raya petani, maka beras akan melimpah. Dengan demikian pemerintah bisa mengekspor ke Malaysia dan mengklaim Indonesia sudah surplus beras. Pola ini terjadi di tahun 2017 di mana pada bulan Oktober Indonesia mengekspor beras ke Malaysia sebesar 25 ribu ton tapi pada tahun yang sama kita mengimpor 256,5 ribu ton dari Thailand dan Filipina.

Ketika berkunjung ke Malaysia Presiden Jokowi sempat meminta kepada Perdana Menteri Malaysia Mohamad Najib untuk mengalokasikan 20 persen dari kuota impor berasnya- atau sekitar 150 ribu ton, dari Indonesia. Akankan beras hasil panen petani diekspor ke Malaysia sermentara rakyat Indonesia disuruh makan beras impor dari Thailand dan Filipina? Selain untuk pencitraan, siapa yang menikmati keuntungan dari permainan ekspor-impor beras ini?

Akhirnya kita gagap dalam memahami kebijakan pemerintah karena apa yang dinyatakan berbeda dengan fakta di lapangan. Hal-hal semacam ini bisa menjadi bumerang bagi Jokowi. Keberhasilannya dalam membangun infrastruktur akan tenggelam akibat kebijakan sektor lain yang benar-benar tidak pro rakyat kecil, tidak pro petani!

Selasa, Januari 09, 2018

Merugikan Warga, Satu Per Satu Peraturan Warisan Ahok Rontok

Merugikan Warga, Satu Per Satu Peraturan Warisan Ahok Rontok

Merugikan Warga, Satu Per Satu Peraturan Warisan Ahok Rontok - Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok banyak menerbitkan peraturan kontroversial. Kini satu per satu peraturan tersebut dibatalkan baik oleh pengadilan maupun diganti oleh Gubernur yang menggantikannya, Anies Rasyid Baswedan.

Terbaru Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pergub yang ditandatangani Ahok tersebut digugat Yuliansyah Hamid dan Diki Iskandar karena dianggap melanggar peraturan yang lebih tinggi. Dalam amar putusan MA seperti dikutip detik.com (08/1/18), Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan yang dimaksud adalah Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta, Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelumnya, kurang dari sebulan setelah dilantik, Gubernur Anies juga merevisi Pergub Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional melalui Pergub Nomor 186 Tahun 2017. Salah satu poin terpenting dari revisi tersebut adalah dibatalkannya larangan kawasan Monas untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan yang diberlakukan di masa Ahok.

Saat ini masih ada beberapa peraturan di masa Ahok yang sudah dan akan dikaji apakah perlu direvisi ata tidak, termasuk Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan dalam rangka Lebaran Idul Adha.

Mengapa banyak aturan yang diterbitkan di masa Ahok kini rontok? Salah satu poin utamanya adalah, Ahok membuat aturan sebagai reaksi atas sebuah masalah, bukan hasil kajian yang komprehensif. Mari kita flashback dikeluarkannya aturan larang sepeda motor melintas di Jalam MH Thamrin. Saat itu kemacaten di sekitar Bundaran Hotel Indonesia hingga ke kawasan Monas cukup parah. Padahal MH Thamrin merupakan jalur utama dari kawasan Senayan menuju Istana Negara, termasuk Kantor Gubernur DKI. Ahok menilai motor, bukan mobil, yang menjadi penyebab utama kemacetan tersebut. Buktinya, setelah motor dilarang, Ahok justru menghapus ketentuan three in one- peraturan yang mengharuskan setiap kendaraan roda 4 atau lebih yang melintas di jalan-jalan utama di Jakarta, termasuk MH Thamrin dan Jenderal Sudirman, berpenumpang minimal 3 orang.

Mari kita lihat lagi alasan penghapusan three in one. Saat itu polisi banyak menemukan joki three in one di kawasan Blok M dan juga sekitar Monas. Penampilan joki-joki ini lumayan kumuh karena memang dimaksudkan untuk menarik rasa kasihan para pengemudi mobil yang hendak memasuki kawasan three in one. Mendengar hal itu, Ahok langsung mencabut larangan three in one. Alhasil mobil berpenumpang satu orang pun bebas lalu-lalang di kawasan Sudirman – MH Thamrin sehingga joki-joki tersebut dengan sendirinya hilang. Tetapi dampaknya, kemacetan di kedua ruas jalan tersebut semakin parah.

Dari fakta tersebut jelaslah kebijakan pelarangan kendaraan roda dua di MH Thamrin dan penghapusan three in one bukan untuk mengurangi kemacetan, tetapi “membuang” orang miskin dari Jakarta. Ahok seperti alergi melihat orang miskin. Sayangnya, Ahok melupakan satu hal, bahwa tugas seorang pemimpin adalah mengentaskan warganya dari kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mereka. Jika tidak ingin ada warga miskin di Jakarta, buatlah program pengentasan kemiskinan, bukan dengan cara “membuangnya”dengan dalih mengurangi kemacetan.

Hal semacam itulah yang menjadi penyebab mengapa banyak aturan Ahok ditentang warga Jakarta. Ahok menafikan partisipasi warga sebelum membuat sebuah kebijakan, padahal kebijakan tersebut ditujukan untuk warganya. Jika Gubernur Jakarta (saat itu) Joko Widodo melakukan pertemuan hingga puluhan kali dengan warga yang hendak digusur, Ahok justru menghindarinya. Saat menjadi Gubernur, nyaris tidak pernah ada dialog dua arah dengan warganya terkait peraturan yang hendak dikeluarkan. Tidak mengherankan jika sekarang peraturan-peraturan warisan Ahok banyak yang direvisi, bahkan dicabut.

Sabtu, Januari 06, 2018

Menolak Politik Sukuisme Megawati di Pilgub Sumut

Menolak Politik Sukuisme Megawati di Pilgub Sumut

Menolak Politik Sukuisme Megawati di Pilgub Sumut - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 tidak sesemarak sebelumnya. Tiga hari sebelum pembukaan pendaftaran, baru satu pasangan yang sudah fix yakni Letjen Edy Rahmayadi yang akan menggandeng tokoh muda Sumut, Musa Rajekshah.

Sementara jagoan PDIP Djarot Saiful Hidayat belum aman karena baru memiliki 16 dari 20 kursi yang disyaratkan. Djarot juga belum memiliki calon pendamping. Jika tidak mendapat teman koalisi, maka Djarot gagal menjadi cagub sehingga kemungkinan Edy Rahmayadi melenggang sebagai calon tunggal.

Perubahan peta politik di Sumatera Utara tidak terlepas dari manuver tidak lazim PDIP. Entah mendapat wangsit dari mana ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk mengusung Djarot di Pilgub Sumut 2018. Sebab secara hitung-hitungan politik, kans Djarot nyaris tidak ada. Argumen Megawati jika di Sumut banyak orang Jawa, sehingga akan memilih Djarot yang didrop dari Jawa dan kebetulan juga beretnis Jawa, sulit dipahami mengingat selama ini PDIP sendiri menolak politik identitas.

Keputusan Megawati pun mendapat respon negatif sekutunya. Golkar dan Nasdem yang sebelumnya sudah mengusung Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu akhirnya merapat ke poros Gerindra-PKS-PAN yang mengusung Edy Rahmayadi. Padahal posisi Tengku Erry cukup kuat. Selain petahana dan juga Ketua Nasdem Sumut, Tengku Erry juga sudah mendapat dukungan PKB dan PKPI. Hengkangnya Golkar dan Nasdem diyakini sebagai upaya membendung Djarot karena mengusung isu sukuisme. Jika suara Melayu Deli terpecah karena Edy dan Erry sama-sama berlatar belakang suku tersebut, maka ada kemungkinan Djarot akan menang karena dukungan suara dari suku Jawa dan Batak seperti yang diinginkan Megawati.

Saat ini masih ada 3 partai yang belum memiliki jagoan yakni Partai Demokrat (14 kursi), Hanura (10), dan PPP (4). Jika salah satunya bergabung dengan PDIP, maka Djarot mendapat tiket menjadi peserta kontestasi Pilgub Sumut. Tetapi manakala ketiganya memiliki pemikiran yang sama dengan Nasdem dan Golkar, bukan mustahil mereka juga akhirnya merapat ke Edy Rahmayadi. Dengan demikian Pilgub Sumut akan diikuti satu pasangan calon alias sudah selesai sebelum digelar.

Apapun akhirnya, keputusan Megawati mendorong Djarot ke Pilgub Sumut dengan dasar sukuisme, sangat disayangkan. Politik identitas baik berlatar agama, suku maupun golongan, harus ditolak. Jangan sampai sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini, hancur gara-gara kepanikan satu-dua orang.

Jumat, Januari 05, 2018

Strategi Prabowo Meminang Yenny Wahid

Strategi Prabowo Meminang Yenny Wahid

Strategi Prabowo Meminang Yenny Wahid - Mantan Danjen Kopassus yang juga pendiri Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memang jago strategi. Belakangan ini masyarakat agak terkejut dengan manuver Prabowo. Prabowo meminang putri kedua presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur sebagai calon gubernur.

Dalam pinangan itu, Yenny akan maju sebagai kandidat Partai Gerindra. Jika jadi menerima pinangan itu, Yenny akan bersaing dengan dua kandidat lain yang juga dari NU (Nahdlatul Ulama). Mereka adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Sebetulnya pinangan Prabowo bukan sekadar bertujuan memenangkan Pilkada Jawa Timur. Tetapi ada tujuan strategis lain yang lebih besar di balik pinangan itu. Tujuan-tujuan strategis itu, yang akan kita bahas kemudian, sayangnya gagal tercapai karena Yenny menolak pinangan tersebut.

Yenny, yang bernama lengkap Zannuba Arrifah Chafsoh Rahman Wahid ini, memutuskan menolak pinangan Prabowo dengan sejumlah alasan. Seperti dilansir Kompas.com (3/1/2018), alasan pertama adalah Yenny mengaku tak diizinkan oleh beberapa sesepuh NU dan ibunda atau anggota keluarganya.

Kedua, Yenny juga memikirkan keutuhan NU di Jawa Timur, jika dirinya maju sebagai calon gubernur. Menurut Yenny, ia memiliki tugas sejarah untuk menjaga keutuhan NU dengan tak memasuki langsung kontestasi politik praktis. Apalagi ada dua kader kuat NU, yang saat ini sudah siap berlaga di Jawa Timur, yakni Saifullah Yusuf dan Khofifah.

Prabowo mengaku sedih, lantaran tawarannya tak diterima Yenny. Namun, Prabowo menghormati keputusan Yenny dan keluarga. Prabowo meyakini, Yenny akan tetap berkarya bagi masyarakat meski tak menjadi calon gubernur.

Meski ditutupi dengan bahasa diplomatis, Prabowo memang layak kecewa. Karena jika Yenny, sebagai putri kandung Gus Dur (cucu pendiri NU) jadi maju sebagai kandidat Gerindra, peluang menang di Pilkada Jawa Timur sangat besar.

Jawa Timur, provinsi yang jumlah penduduknya bisa dibilang terbesar, adalah basis salah satu partai utama pesaing Gerindra: PDI Perjuangan. Provinsi ini juga basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan, untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi adalah saingan utama Prabowo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014, dan kemungkinan juga pada 2019. Maka, dengan Yenni memenangkan Pilkada Jawa Timur, sebetulnya Prabowo secara telak akan menghantam dan memecah belah basis dukungan buat Jokowi pada Pilpres 2019.

Apalagi warga NU saat ini bisa dibilang cukup solid mendukung Jokowi. Dengan Yenny menjadi ikon Gerindra di Jawa Timur, artinya Prabowo sudah meraih tambahan pengaruh skala nasional secara signifikan, mengingat besarnya basis NU di provinsi itu. Jika sebagian saja basis NU beralih mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 berkat Yenny sebagai ikon Gerindra, ini sudah keuntungan besar buat Prabowo.

Sayangnya, Yenny dan kubu pendukung Jokowi di lingkungan NU tentu juga membaca strategi Prabowo ini. Dengan mendorong Yenny untuk menolak pinangan Prabowo, praktis strategi Prabowo telah dimentahkan.

Jawaban Cerdas Jenderal Gatot Saat Tolak Jadi Cagub

Jawaban Cerdas Jenderal Gatot Saat Tolak Jadi Cagub

Jawaban Cerdas Jenderal Gatot Saat Tolak Jadi Cagub - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak tergiur dengan tawaran Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani untuk maju di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Gatot memiliki jawaban cerdas yang sulit dibantah.

“Cita-cita saya menjadi Penglima TNI sudah tercapai. Sekarang cita-cita saya yang lain yakni menuntaskan tugas saya sebagai prajurit sampai purna tugas, harus tercapai juga,” ujar Jenderal Gatot seperti dikutip detik.com (4/1/18).

Sikap Gatot yang ingin menyelesaikan masa baktinya hingga akhir Maret 2018, patut diapresiasi di tengah maraknya prajurit TNI dan Polri yang mengundurkan diri untuk meraih jabatan sipil, termasuk Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang mengincar kursi Gubernur Sumatera Utara yang dijagokan PAN, PKS dan Gerindra serta Kepala Korps Brimob Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail yang diusung PDIP untuk bertarung di Pilgub Maluku.

Sebab meski anggota TNI/Polri diperbolehkan berhenti sebelum masa baktinya berakhir melalui pensiun dini maupun pengunduran diri dan mengikuti kontestasi politik adalah hak setiap warga negara, namun kesan hanya mementingkan ambisi pribadi juga sulit dihindari. Terlebih pengunduran dirinya, sebagaimana diatur dalam UU, dilakukan setelah ditetapkan oleh penyelenggara Pilkada yakni KPU. Tentu sangat sulit menghindari penggunaan kekuasaan yang tengah digenggamnya saat dirinya melakukan sosialisasi sebelum penetapan oleh KPU.

Penolakan Gatot maju di Pilgub jateng meski ada partai yang berminat mengusung, bisa menjadi teladan bagi prajurit TNI/Polri- juga pegawai institusi lain seperti KPK, untuk tidak mudah tergoda meninggalkan tugas demi jabatan politik. Walau UU memperbolehkan dengan syarat yang bersangkutan mundur setelah penetapan, tetapi ada moral dan etika yang mestinya juga dijadikan bahan pertimbangan.

Jangan sampai kelak muncul anggapan, jabatan-jabatan di militer, kepolisian atau KPK, hanya batu loncatan untuk meraih jabatan politik. Sebab jika hal itu sudah tertanam, maka bisa dipastikan pekerjaan yang diembannya tidak maksimal. Sangat mungkin di sela-sela waktu tugasnya, atau bahkan kewenangan yang dimilikinya, digunakan untuk kepentingan politik. Alangkah berbahayanya manakala ada anggota TNI/Polri atau KPK melakukan deal dengan politisi atau bahkan lembaga politik sehingga kemudian menggunakan power atau kewenangannya untuk mewujudkan kesepakatan tersebut.

Kamis, Januari 04, 2018

Gagal Paham Hoax Membangun ala Kepala Badan Siber

Gagal Paham Hoax Membangun ala Kepala Badan Siber

Gagal Paham Hoax Membangun ala Kepala Badan Siber - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Djoko Setiadi membuat pernyataan kontroversial sesaat setelah dilantik Presiden Joko Widodo. Pria lulusan Akademi Sandi Negara itu, “mengizinkan” nitizen atau warganet membuat hoax (hoaks) yang membangun.

Djoko Setiadi mengatakan, hoax ada positif dan negatif. “Sebenarnya kalau hoax itu hoax membangun kita silakan saja, tapi jangan terlalu memproteslah, menjelek-jelekanlah, ujaran-ujaran tak pantas, saya rasa bisa pelan-pelan dikurangi,” ujar Setiadi seperti dikutip detik.com (3/1/18).

Pernyataan Djoko sontak menjadi bahan pergunjingan. Djoko dianggap tidak memahami substansi hoax padahal lembaga yang dipimpinnya memiliki kewenangan memantau dan tengah diupayakan bisa langsung menindak perilaku warga di dunia siber yang dianggap menyimpang. Tidak kurang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun menyebut pernyataan Djoko sebagai preseden buruk. Fahri kuatir BSSN dijadikan alat untuk kepentingan pemerintah meski sebelumnya Djoko sudah menjamin lembaga yang dipimpinnya tetap netral meski berada di bawah Presiden.

Sayangnya Joko tidak merinci apa yang dimaksud dengan hoax membangun. Namun jika melihat lanjutan kalimatnya seperti dikutip di atas, hoax membangun berarti berita bohong tapi yang memuji-muji pemerintah. Sepanjang tidak terlalu memprotes dan menjelak-jelekkan pemerintah, tetap diperbolehkan.

Kita curiga ada pemahaman berbeda terkait hoax antara Kepala BSSN dengan warganet. Sebab hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kabar bohong. Hoax alias fake news dibuat untuk tujuan jahat. Karena dilandasi kebohongan, tentu produk yang mengikutinya negatif. Bagaimana mungkin sesuatu yang negatif bisa dianggap membangun? Ataukah yang dimaksud Djoko dengan hoax membangun itu terkait berita bohong yang digunakan untuk pencitraan? Kita benar-benar kuatir dengan pernyataan Djoko karena bisa menjadi legalisasi hoax.

Hoax, apapun bentuknya, harus ditolak dan diperangi. Hoax berbeda dengan pencitraan, opini atau narasi iklan. Pencitraan adalah fakta yang diberitakan (disiarkan) dengan menonjolkan sisi yang menguntungkan pihak tertentu. Contohnya ketika Presiden Jokowi memakai sandal jepit. Sebagian warganet menganggapnya sebagai bagian dari pencitraan karena sandal jepit itu lebih ditonjolkan dibanding peristiwanya. Sedangkan opini merupakan pendapat pribadi yang didasarkan pada suatu peristiwa atau fakta. Narasi untuk iklan juga bukan hoax sepanjang tidak menyesatkan. Kita berharap Kepala BSSN mau menjelaskan lebih rinci terkait hoax membangun yang dimaksud untuk menghentikan kegaduhan yang terjadi. Sangat disayangkan jika lembaga strategis seperti BSSN yang dulunya bernama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), justru disibukkan dengan urusan yang tidak perlu.

Rabu, Januari 03, 2018

Gatot Nurmantyo Diusulkan Jadi Cagub Jateng

Gatot Nurmantyo Diusulkan Jadi Cagub Jateng

Gatot Nurmantyo Diusulkan Jadi Cagub Jateng - Nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih disebut-sebut, sebagai salah satu tokoh potensial untuk terjun di ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, baik sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Namun belum lama ini, Gatot justru diusulkan untuk menjadi kandidat di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah tahun 2018.

Jika dilihat sepintas, pengusulan nama Gatot seolah-olah sebuah apresiasi pada potensi politik dan elektabilitasnya. Namun, dari sudut pandang lain, pengusulan nama Gatot ini justru menurunkan “harga jual” Gatot, karena Gatot seperti “turun derajat.”

Semula Gatot sudah dielu-elukan sebagai tokoh potensial untuk bertarung di Pilpres 2019. Artinya, Gatot sudah berada di kelas nasional. Dengan diusulkan untuk jadi calon gubernur di Jawa Tengah, tingkatan Gatot merosot menjadi tokoh tingkat daerah. Walaupun, seperti kita lihat dari karir politik Presiden Joko Widodo, bisa saja suatu saat nanti dari posisi gubernur Gatot bisa menanjak jadi presiden.

Adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Solo, Jawa Tengah, yang mendukung Gatot untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jateng. Seperti dilansir Kompas.com (31/12/2017), Wakil Ketua DPC PPP Kota Solo, Johan Syafaat mengatakan, alasan mendukung Gatot karena ia merupakan putra daerah. Gatot adalah kelahiran Tegal, sehingga lebih dikenal masyarakat di Jawa Tengah.

Dalam menghadapi Pilkada Jawa Tengah 2018, PPP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat berencana membentuk poros tengah. Saat ini PPP terus menjalin komunikasi dengan Golkar dan Demokrat terkait dengan pembentukan poros tengah itu.

Jika dilihat dari jumlah kursi, PPP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20 kursi untuk mengusung pasangan calon. Komposisinya: PPP (8 kursi di DPRD Jateng), Partai Golkar (10 kursi), dan Partai Demokrat (9 kursi).

Hanya ada dua kubu yang bakal meramaikan bursa Pilkada Jateng. Kubu lainnya adalah koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan mengusung Sudirman Said, mantan menteri kabinet Jokowi.

Kalau Gatot bersedia menerima tawaran menjadi calon gubernur, mungkin ini lebih realistis bagi karir politiknya. Pasalnya, walaupun sudah terlanjur populer sebagai tokoh nasional, dalam berbagai survei, elektabilitas Gatot masih jauh di bawah Jokowi dan pendiri Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Gatot disejajarkan dengan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Tito Karnavian, dan lain-lain.

Gatot sejauh ini tampaknya masih menimbang-nimbang. Tawaran untuk bergabung di sejumlah partai memang ada, jika Gatot betul-betul mau terjun ke politik nantinya. Namun, mau gabung ke partai mana dan manfaat apa yang sekiranya akan diperoleh, masih harus dipikirkan lagi oleh Gatot. Namun, sebaiknya Gatot jangan menunggu terlalu lama, karena momen terus bergulir. Belum tentu kesempatan ini akan datang lagi.

Usung Ridwan Kamil, PDIP Ingin Ulang Pilgub Jakarta

Usung Ridwan Kamil, PDIP Ingin Ulang Pilgub Jakarta

Usung Ridwan Kamil, PDIP Ingin Ulang Pilgub Jakarta - PDI Perjuangan mengirim dua sinyal hendak mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Jika benar demikian, keputusan itu bukan didasarkan kalkulasi politik semata, tetapi tercemar aura balas dendam dan cermin sikap frustasi.

Sinyal PDIP akan mengusung Ridwan Kamil (RK) pertama dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menurut Hasto, PDIP masih membuka peluang bagi semua nama di Pilgub Jabar termasuk RK. Hasto juga sempat mengecam Dedi Mulyadi yang disebutnya “aneh” karena sebelumnya ngotot ingin menjadi calon GUbernur, namun belakangan setelah mendapat rekomendasi partainya, justru merapat ke Deddy Mizwar dengan target hanya menjadi calon Wakil Gubernur.

Pernyataan Hasto sangat kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya yang menyebut PDIP sudah menutup pintu untuk RK karena dinilai hanya tenar di Media sosial. Bahkan Hasto menyebut kinerja RK masih ada di bawah Wali Kota Bogor Bima Arya atau Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pernyataan Hasto membuat RK tersinggung karena menurutnya tidak menggunakan tolok ukur yang jelas. RK- yang tidak pernah mendaftar saat PDIP Jabar membuka penjaringan, lantas menantang Hasto berdebat. Sayangnya perdebatan itu tidak pernah terjadi. Terlebih RK kemudian mendapat dukungan PKB dan PPP setelah sebelumnya dideklarasikan Partai Nasdem. Partai Golkar di bawah Setya Novanto juga sempat memberikan dukungan namun dianulir ketika Golkar dikendalikan Airlangga Hartarto.

Sinyal kedua tampak dari kunjungan RK ke kantor DPP PDIPdi Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Dikutip detik.com (3/1/18), RK mengaku hanya kunjungan biasa. Benar bahwa kunjungan tersebut tidak memiliki makna apa-apa, sebatas lobi politik biasa, andai waktunya tidak berdekatan dengan rencana PDIP mengumumkan calon yang akan diusung di beberapa daerah termasuk Jabar. Menurut rencana PDIP akan mengumumkan calon yang akan diusung di Pilgub Jabar, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Papua, dll. Kedatangan RK juga disambut sejumlah elit PDIP termasuk Bambang DH yang menjadi anggota tim pemenangan Pemilu. Jadi, sangat mungkin kunjungan RK ke kantor PDIP untuk mendapat arahan terkait acara besok.

Jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri benar-benar memutuskan mengusung RK, maka PDIP tengah mengulang proses dan pertarungan Pilgub DKI Jakarta. Seperti diketahui, di Pilgub Jakarta, PDIP mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebelumnya terlibat “perseteruan” dengan kader-kader PDIP, dan menolak mendaftar saat PDIP menggelar penjaringan. Namun Megawati justru memilih Ahok dan mengabaikan 30-an tokoh yang sudah mengikuti proses penjaringan. Internal PDIP pun bergolak yang berujung pada pengunduran diri Ketua DPD PDIP Jakarta (saat itu) Boy Sadikin. Ahok- Djarot Saiful Hidayat akhirnya tumbang setelah dikalahkan pasangan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung Gerindra, PKS dan PAN.

Dengan merapatkan PDIP ke RK, maka pilgub Jabar pun akan diikuti 3 pasangan yakni RK – kader PDIP dan diusung Partai Nasdem, PKB, PPP, Hanura serta PDIP; Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi yang menjadi jagoan koalisi Demokrat – Golkar; serta Sudrajat – Ahmad Syaikhu yang didukung Gerindra, PKS dan PAN. Dengan peta seperti itu, isu-isu yang akan teruar di Pilgub Jabar tidak akan jauh berbeda dengan Pilgub Jakarta 2017.